Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi pada Proyek Infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh)

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek konstruksi merupakan langkah pemerintah dalam mendorong daya saing industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Pada proyek infrastruktur yang dibiayai APBN/APBD, ketentuan TKDN merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 dan dituangkan juga di dalam Perpres No 12 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran TKDN, dengan fokus pada wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan studi dokumen verifikasi TKDN dan wawancara dengan PPK, verifikator, dan penyedia jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima proyek strategis yang diteliti, dua proyek tidak memenuhi nilai TKDN minimum (0% dan 27,86%), namun tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam regulasi. Ketidakpatuhan ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum administratif dan kegagalan negara dalam melaksanakan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Analisis dengan teori pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa penyedia jasa seharusnya dimintai tanggung jawab baik secara administratif maupun kontraktual, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Namun, pendekatan simbolik dan minimnya mekanisme penegakan sanksi menyebabkan kebijakan TKDN belum efektif mengubah perilaku pelaku usaha. Penguatan sistem verifikasi, pemberdayaan pejabat pengadaan, serta penerapan sanksi yang konsisten diperlukan agar TKDN menjadi kebijakan instrumental, bukan sekadar simbolik dalam sistem pengadaan nasional. Untuk mendapatkan file lengkap, dapat menghubungi admin perpustakaan.