Hukum Rumah Susun : Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Hukum Benda dengan Sistem Strata Tittle

UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) menentukan dalam pasal 5-nya bahwa hukum agraria/pertanahan nasional adalah hukum adat. Salah satu hukum adat yang merupakan ciri hukum adat adalah penerapan asas pemisahan horizontal dalam hukum tanahnya. Dianutnya asas pelekatan vertikal dalam pembangunan rumah susun/srs dalam UU No. 16 Tahun 1985 dengan sistem kondominium di Indonesia khususnya tentang aspek HMSRS di dalam kerangka hukum benda tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UURS menyebabkan segala perbuatan hukum terhadap HMSRS, baik secara normatif maupun empiris menjadi tidak konsisten dengan semangat asas pemisahan horizontal. Hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap aspek kepemilikan hak atas tanah pada SRS. HMSRS ditempatkan sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam praktiknya, perbankan sulit menerima agunan HMSRS dengan menggunakan konsep strata tittle. Berkaitan dengan hal tersebut buku ini mengkaji kaidah hukum yang berlaku terkait aspek kepemilikan hak atas tanah pada SRS di Indonesia. Kajian buku ini mengungkapkan apabila asas pemisahan horizontal yang memisahkan tanah dan bangunan diterapkan di dalam bangunanditerapkan di dalam bangunan rumah susun akan menimbulkan permasalahan bagian pembeli SRS.