Evaluasi Atas Implementasi Tata Kelola pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Efektivitas tata kelola pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dipengaruhi oleh hubungan antar pemangku kepentingan. Keberagaman aktor yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda menjadi tantangan dalam proyek KPBU. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi tata kelola pada Proyek KPBU Pemanfaatan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air berdasarkan enam aspek tata kelola, yaitu kebijakan, regulasi, kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, dan akuntabilitas. Evaluasi dilakukan berdasarkan perspektif pemangku kepentingan utama yang terlibat, meliputi Kementerian PU, Kementerian ESDM, PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan menerapkan stakeholder theory sebagai kerangka analisis. Fokus penelitian ini adalah Proyek KPBU PLTM Bintang Bano sebagai proyek pemanfaatan bendungan Kementerian PU melalui skema KPBU unsolicited pertama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi- terstruktur dengan delapan informan kunci dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Interactive Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek ini telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam enam aspek yang diteliti, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Beberapa tantangan yang ditemukan mencakup ketidakselarasan regulasi antar sektor, ketidakpastian tarif listrik, struktur kelembagaan yang memadai namun perlu didukung dengan peningkatan kapasitas individu, sistem distribusi informasi belum optimal, dan proses pengadaan yang panjang. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan praktik tata kelola KPBU, khususnya pada proyek lintas sektor, melalui dukungan sinergi kelembagaan serta keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk mendapatkan file lengkap dapat menghubungi admin perpustakaan.